Tribunnews.com - Geokita | Lembaga Amnesty Internastional mendesak lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk tidak menggunakan hak veto dalam kondisi genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam laporan tahunannya, kelompok pembela hak asasi manusia itu menyatakan jumlah korban sipil yang tewas dan terabaikan dalam rangkaian kejadian pada 2014 memalukan.
“Pemerintah-pemerintah hanya sekadar bicara mengenai pentingnya melindungi warga sipil. Namun, politisi dunia gagal melindungi mereka yang paling memerlukan bantuan,” tulis Salil Shetty, sekretaris jenderal lembaga itu.
Kegagalan yang dimaksud ialah ketika lima anggota permanen DK PBB, yakni Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat menggunakan hak veto mereka untuk kepentingan sendiri atau kepentingan geopolitik di atas kepentingan perlindungan warga sipil.
Contoh kasat mata, menurut Shetty, ketika DK PBB berulang kali gagal menangani krisis Suriah pada masa awal. Akibatnya, selama empat tahun terakhir, lebih dari 200.000 orang tewas. Kemudian 4 juta warga Suriah menjadi pengungsi di negara lain.
Contoh lain yaitu ketika pasukan Israel menyerang Jalur Gaza pada Juli 2014 lalu. Serangan itu menewaskan 2.000 orang Palestina dan setidaknya 1.500 di antara mereka ialah warga sipil.
Shetty kemudian mengusulkan agar lima anggota permanen DK PBB tidak menerapkan hak veto mereka dalam situasi genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dari lima negara itu, baru pemerintah Inggris yang mengeluarkan tanggapan.
“Pemerintah Inggris mendukung sepenuh hati prinsip bahwa Dewan Keamanan harus bertindak demi menghentikan kejahatan perang terhadap kemanusiaan. Kami belum bisa membayangkan situasi ketika kami menggunakan veto demi mencegah aksi tersebut.”
Dalam laporan tahunannya, kelompok pembela hak asasi manusia itu menyatakan jumlah korban sipil yang tewas dan terabaikan dalam rangkaian kejadian pada 2014 memalukan.
“Pemerintah-pemerintah hanya sekadar bicara mengenai pentingnya melindungi warga sipil. Namun, politisi dunia gagal melindungi mereka yang paling memerlukan bantuan,” tulis Salil Shetty, sekretaris jenderal lembaga itu.
Kegagalan yang dimaksud ialah ketika lima anggota permanen DK PBB, yakni Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat menggunakan hak veto mereka untuk kepentingan sendiri atau kepentingan geopolitik di atas kepentingan perlindungan warga sipil.
Contoh kasat mata, menurut Shetty, ketika DK PBB berulang kali gagal menangani krisis Suriah pada masa awal. Akibatnya, selama empat tahun terakhir, lebih dari 200.000 orang tewas. Kemudian 4 juta warga Suriah menjadi pengungsi di negara lain.
Contoh lain yaitu ketika pasukan Israel menyerang Jalur Gaza pada Juli 2014 lalu. Serangan itu menewaskan 2.000 orang Palestina dan setidaknya 1.500 di antara mereka ialah warga sipil.
Shetty kemudian mengusulkan agar lima anggota permanen DK PBB tidak menerapkan hak veto mereka dalam situasi genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dari lima negara itu, baru pemerintah Inggris yang mengeluarkan tanggapan.
“Pemerintah Inggris mendukung sepenuh hati prinsip bahwa Dewan Keamanan harus bertindak demi menghentikan kejahatan perang terhadap kemanusiaan. Kami belum bisa membayangkan situasi ketika kami menggunakan veto demi mencegah aksi tersebut.”
0 Response to "Dewan Keamanan PBB didesak urungkan veto"
Post a Comment